LAPORAN HASIL DISKUSI KELOMPOK TERHADAP PERMASALAHAN AKTUAL DALAM ARTIKEL / TEKS BERITA “PERMASALAHAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA “

Disusun untuk memenuhi tugas mata pelajaran Bahasa Indonesia

Oleh

kelompok 3:
Hikmatul ‘Ulyah
Maesun
Nisa Nur Habibah
Noor Irza Farabi

Kelas: XI IPA 3
SMA PUSAKA 1 JAKARTA
2011

ARTIKEL 1
Realita Kualitas Lingkungan Hidup di Indonesia
Mari Peduli Lingkungan

Indonesia adalah sebuah negara tropis yang kaya akan sumber daya alam. Melimpah ruahnya sumber daya alam Indonesia sudah sangat terkenal sejak zaman dulu. Penjajahan yang terjadi di tanah air tercinta ini pun awalnya adalah perebutan akan potensi sumber daya alam ini.

Secara alami, kehidupan ini memang merupakan hubungan yang terjadi timbal balik antara sumber daya manusia dan sumber daya alam (baik yang dapat diperbaharui atau pun tidak). Hubungan timbal balik tersebut pada akhirnya adalah penentu laju pembangunan. Faktor-faktor yang mempengaruhi dan menentukan perkembangan pembangunan adalah lingkungan sosial (jumlah, kepadatan, persebaran, dan kualitas penduduk), dan pengaruh kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik, teknologi, dan sebagainya.

Sekian lama terkenalnya Indonesia sebagai negara subur makmur dengan kondisi alam yang sangat mendukung ditambah pula dengan potensi sumber daya mineral yang juga ternyata sangat melimpah ruah, ternyata Indonesia sampai saat ini hanya bisa menjadi negara berkembang, bukan negara maju. Banyak faktor yang kemudian menyebabkan Indonesia tidak kunjung menjadi negara maju. Salah satunya adalah pengelolaan negara yang tidak profesional termasuk dalam hal pengelolaan potensi alam.

Bicara tentang potensi alam, erat kaitannya dengan manajemen eksplorasi dan manajemen pemberdayaan lingkungan hidupnya. Ekplorasi sumber daya alam maupun mineral seharusnya dapat pula diimbangi dengan menjaga kualitas lingkungan sekitar agar tetap terjaga seimbang. Hal ini penting agar kejadian-kejadian berupa bencana alam maupun pencemaran lingkungan dapat diminimalisir.

Pasal 28H Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengamanatkan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Artinya bahwa menjaga lingkungan hidup agar tetap baik dan sehat adalah sebuah kewajiban karena merupakan bagian dari hak asasi setiap warga negara Indonesia. Realitanya?

Indonesia menjadi negara dengan laju deforestasi tercepat di seluruh dunia. Setiap menit area hutan setara dengan luas lima lapangan sepak bola dihancurkan sebagian besar untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit dan pulp and paper, atau rata-rata 1,8 juta hektar hutan per tahun. Kondisi ini menempatkan Indonesia sebagai Negara penghasil emisi gas rumah kaca ketiga terbesar di dunia setelah China dan Amerika Serikat

Selain pembalakan liar di hutan-hutan Indonesia, kejahatan berupa pengrusakan alam juga terjadi pada bidang-bidang pertambangan. Pertambangan yang tidak berwawasan lingkungan bisa dengan mudah kita temui. Liat saja pertambangan batu bara, timah, minyak bumi dan emas, hampir semua kawasan tersebut akhirnya menjadi daerah dengan lingkungan yang rusak dan cemaran yang sulit ditanggulangi.

Pengrusakan lingkungan juga dilakukan oleh banyak masyarakat kita yang pada akhirnya juga mempengaruhi kualitas lingkungan sekitar. Buang sampah sembarangan, penggunaan bahan-bahan pestisida dan banyak lagi juga menyebabkan degradasi kualitas lingkungan semakin menjadi.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam berbagai forum internasional menyatakan, Indonesia bertekad mengurangi emisi 26 persen tahun 2020 dengan upaya sendiri dan 41 persen apabila mendapat dukungan dari negara lain. Sebanyak 14 persen dari 26 persen itu berasal dari sektor kehutanan. Tetapi hingga saat ini belum ada aksi atau kebijakan nyata untuk mewujudkan komitmen itu.

Presiden sebagai penanggung jawab pengelolaan negara seharusnya bisa dengan cepat mengambil langkah-langkah kongkret untuk menanggulangi segala bentuk pengrusakan lingkungan hidup. Aturan-aturan yang mendukung seharusnya segera ditegakan tanpa pandang bulu. Kalau perlu bentuk pula satgas mafia lingkungan hidup untuk mendukung penuntasan masalah-masalah yang ada. Aturan yang ada juga seharusnya berkaitan dengan pengaturan perilaku masyarakat. Masalah-masalah lingkungan hidup ini terkesan menjadi rahasia umum, banyak masalah, ada aturan namun minim tindakan.

Andai saja ke depan hal seperti ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin isu lingkungan menjadi isu sensitif yang dapat pula dibawa ke ranah politik. Dalam politik apapun bisa terjadi. Menggulingkan presiden atas dasar pelanggaran terhadap amanat dan penegakan undang-undang yang ada tentu bukan hal yang tidak mungkin terjadi.

Terakhir, melihat fakta-fakta di atas, terlalu naif kiranya jika hanya melimpahkan tanggung jawab menjaga kualitas lingkungan hidup hanya kepada pemerintah. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama untuk dapat pula menjaga lingkungan hidup sekitar kita mulai dengan mengerjakan hal-hal terkecil. Hal tersebut pasti akan sangat berdampak besar pada keseimbangan lingkungan hidup dan pencegahan terjadinya pencemaran maupun bencana alam yang lebih parah lagi.

Kenapa kita sulit menjaga lingkungan hidup kita?

HASIL DISKUSI TERHADAP ISI ARTIKEL 1

Kita semua tahu dan menyadari bahwa lingkungan merupakan bagian yang terpenting dari kehidupan kita. Jujur saja, begitu pentingnya lingkungan bagi kehidupan manusia, namun kebanyakan manusia tak pernah menyadari hal itu. Kami sependapat dengan penulis artikel tersebut bahwa Presiden sebagai penanggung jawab pengelolaan negara, seharusnya bisa dengan cepat mengambil langkah-langkah longret untuk menanggulangi segala bentuk pengrusakan lingkungan hidup. Namun tanggung jawab menjaga lingkungan hidup itu bukan kewajiban pihak pemerintah saja. Masyarakat yang bersinggungan langsung dengan lingkungan itu lebih wajib untuk memelihara dan menjaganya agar terhindar dari pencemaran dan kerusakan, tetap lestari dan asri.

Menanggulangi segala bentuk pengrusakan lingkungan hidup, tidak semuda menanggulangi celana yang robek. Tak ada mesin jahit, modal benang dan jarum pun celana bisa rapi kembali dengan jahitan tangan. Masalah lingkungan terkait dengan beberapa faktor. Faktor yang terutama adalah dumber daya manusia (SDM) . SDM ini terkait dengan faktor kesadaran, faktor pendidikan, faktor ekonomi, dan faktor agama.

Maklum, negara kita bukan negara maju tapi negara berkembang yang sudah pasti pemerataan pendidikan dan ekonomi belum merata ke segala pemjuru nusantara. Itu perlu kita sadari dengan kesadaran yang tulus, yang terpenting di sini adalah kesadaran manusia itu sendiri untuk menjaga lingkungan hidup di negri kita.

Mari kita segera mengambil langkah-langkah konkret untuk menanggulangi segala bentuk kerusakan lingkungan hidup. Dengan apa? Dengan membiasakan tertib diri, disiplin, peduli terhadap lingkungan, dan taat terhadap aturan-aturan yang berlaku. Mari kita dukung program-program pemerintah untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman.

ARTIKEL 2
Masalah Lingkungan Hidup di Indonesia Terletak di “ Political Will “
Kapanlagi.com – Menteri Negara Lingkungan Hidup (Menneg LH), Rachmat Witoelar, mengatakan berbagai masalah lingkungan hidup yang terjadi di Indonesia adalah masalah keputusan politik, yang hingga saat ini belum mengutamakan isu kelestarian alam.

“Seharusnya memang masalah-masalah lingkungan hidup menjadi agenda semua pihak, tapi sayangnya hal itu belum terjadi di Indonesia,” kata Rachmat dalam forum “Refleksi Akhir Tahun Lingkungan Hidup dan Orientasi Politik Indonesia”, di Jakarta, Kamis.

Lebih lanjut ia mengatakan masalah-masalah lingkungan hidup Indonesia juga terletak di pilihan apakah mau sejahtera sekarang atau kelak.

Kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh eksploitasi sumber daya alam, menurut Rachmat, memunculkan dua jenis kelompok besar yaitu mereka yang menyetujui eksploitasi dan mereka yang mengutamakan konsultasi.

Kerusakan yang khusus ditimbulkan oleh tindakan manusia cenderung mengutamakan pencapaian kesejahteraan sekarang juga, tanpa mengimbanginya dengan upaya pelestarian alam.

Rachmat mengatakan strategi yang kini KLH coba terapkan untuk menyikapi penurunan kualitas alam Indonesia adalah dengan melibatkan sebanyak-banyaknya pihak untuk ikut mengatasi masalah lingkungan hidup.

“KLH ingin menggugah kepedulian berbagai kalangan, seperti partai politik dan tokoh masyarakat. Bila kepedulian sudah dapat digalang, adalah kewajiban negara untuk memimpin program-program yang berpihak ke pelestarian lingkungan hidup,” kata dia.

Ia menambahkan, KLH sangat optimis strategi itu akan berhasil karena kini kepedulian mulai meningkat dan dunia internasional pun memberikan perhatian berupa asistensi dan pengawasan kepada Indonesia.

Sementara itu Arbi Sanit, pengamat politik dari Universitas Indonesia, mencermati buruknya pengelolaan lingkungan hidup di Tanah Air terletak di sistem politik yang “amburadul”.

“Saya menilai hal yang paling penting untuk segera diperbaiki adalah sistem politik, karena seorang presiden hanya akan kuat kebijakannya bila didukung oleh partai politik yang kuat,” kata Arbi.

Ia secara khusus menanggapi lemahnya kebijakan-kebijakan politik Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono, terutama di kebijakan yang terkait isu lingkungan hidup, muncul dari ketidakberanian presiden menentukan keputusan yang tegas dan kuat.

“Walaupun menang dengan suara lebih dari 60% dalam Pemilu 2004, tapi Presiden SBY tidak mampu bersikap tegas, bahkan tidak berani memecat menterinya sendiri,” katanya.

Senada dengan itu Sutradara Ginting, anggota DPR-RI, mengatakan bahwa kebijakan politik dan lingkungan hidup mempunyai hubungan yang khas secara timbal-balik.

“Saya meyakini paradigma tentang kemampuan negara harus menyelesaikan semua masalah lingkungan hidup haruslah diubah, karena cara pandang seperti sangat ketinggalan jaman,” kata Ginting.

Ia menyebutkan, KLH seharusnya tidak melulu dijadikan “tersangka”, dianggap sebagai pihak yang paling bertanggungjawab, di setiap persoalan lingkungan hidup.

“Isu lingkungan hidup harusnya jadi tanggung jawab semua pihak, kepentingan semua pihak,” katanya.

Namun dalam kenyataannya, dalam anggaran belanja negara sektor lingkungan hidup mendapat alokasi yang sangat kecil. Untuk program re-forestasi “cuma” alokasikan 0,4% APBN.

“Jadi jangan berharap banyak dari upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup atau pengentasan kemiskinan kalau pendanaannya masih jauh di bawah pos belanja aparatur/birokrasi,” kata Ginting.

Menurut dia, APBN terbagi ke belanja publik – termasuk di sini pembiayaan program pelestarian lingkungan hidup – 33% dan belanja aparatur/birokrasi 67%. (*/cax )

HASIL DISKUSI TERHADAP ISI ARTIKEL 2
Kami sependapat dengan penulis artikel tersebut. Permasalahan lingkungan hidup di indonesia memang belum diupayakan secara maksimal oleh berbagai pihak karena masing-masing pihak saling mengandalkan. Pada akhirnya timbulah paradigma bahwa yang harus menyelesaikan semua permasalahan lingkungan hidup adalah lembaga-lembaga negara (seperti KLH (Kementrian Lingkungan Hidup)).

Paradigma itu harus di ubah, bahwa yang bertanggung jawab menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup di Tanah Air kita adalah semua warganya, bukan hanya pemerintah.

Salah satu cara untuk mengatasi isu lingkungn hidup di Indonesia adalah dengan memperbaiki sistem politik. Maksudnya jika Presiden mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam upaya mengatasi permasalahan lingkungan hidup akan di dukung oleh partai politik yang kuat. Selanjutnya dengan kekuatan partai politik tersebut, akan dapat mengerahkan massa untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup di Indonesia.

Tulisan ini dipublikasikan di Tak Berkategori dan tag , . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s