Nazaruddin Pergi ke Singapura

MUHAMMAD Nazaruddin benar-benar menjadi orang yang paling diperbincangkan sekarang-sekarang ini. Bukan hanya sepak terjangnya yang kemudian membuat dirinya dipecat Dewan Kehormatan Partai Demokrat sebagai bendahara umum. Di saat ia hendak dicegah bepergian ke luar negeri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, tiba-tiba ia sudah berangkat lebih dulu ke Singapura.

Tidak usah heran apabila tindakan yang terakhir menimbulkan kehebohan. Masyarakat pantas jika menduga bahwa ia sudah tahu terlebih dahulu pencekalan yang akan dikeluarkan KPK, sehingga ia bisa pergi sebelum surat perintah pencekalan itu dikeluarkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Mengapa prasangka buruk seperti itu bisa muncul? Karena praktik seperti ini bukan baru pertama kali terjadi. Begitu banyak orang yang terkena kasus besar dan dicoba untuk dicegah pergi, namun selalu bisa keluar sebelum surat pencekalan itu keluar.

Sepertinya ada pihak-pihak yang bisa membocorkan informasi kepada mereka yang sedang terkena kasus. Selalu kemudian penegak hukum kesulitan untuk mengembalikan orang yang diduga melakukan pelanggaran hukum besar itu, karena mereka sudah tinggal enak di luar negeri.

Hal-hal seperti itulah yang seringkali menimbulkan sakit hati bagi masyarakat. Sepertinya hukum hanya berlaku bagi mereka yang kecil saja. Mereka yang melakukan kejahatan besar selalu “dibiarkan” untuk bisa kabur dan tinggal di luar negeri.

Jangan salahkan apabila rakyat mempunyai persepsi bahwa hukum itu bisa direkayasa. Hukum bisa diatur untuk menguntungkan mereka yang memiliki kekuasaan dan kekuatan materi. Sementara bagi mereka yang miskin dan tidak berdaya, hukum tidak pernah mengenal kompromi.

Di tengah kampanye Partai Demokrat sebagai partai yang antikorupsi, kepergian Nazaruddin ke Singapura merupakan pukulan telak. Soalnya ia sudah disebut-sebut terlibat dalam kasus korupsi. Yang terakhir terkait kasus suap kepada Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam dalam proyek pembangunan Wisma Atlet untuk SEA Gamez XXVI mendatang.

Nazaruddin memang secara tegas menyangkal ikut terlibat dalam proyek pembangunan Wisma Atlet. Ia malah menyebut bahwa kasus itu justru berkait dengan Menpora Andi Mallarangeng beserta adiknya, Choel Mallarangeng. Namun Nazaruddin tidak bisa berkelit ketika disebut-sebut memberi uang 120.000 dollar Singapura kepada Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Janedjri M. Gafar.

Apabila Nazaruddin sampai tidak kembali lagi ke Indonesia, maka citra Partai Demokrat benar-benar akan tercoreng. Oleh karena itu, tantangan berat dihadapi partai pemenang pemilu itu untuk bisa membujuk mantan bendahara umum partai untuk kembali ke Tanah Air dan memenuhi panggilan KPK jika diperlukan.

Memang konsekuensi berat bisa jadi harus dihadapi Nazaruddin kalau KPK berhasil menemukan bukti kuat korupsi yang dilakukan dirinya. Namun itu bagian dari pengorbanannya untuk menjaga nama baik partai. Pimpinan Partai Demokrat harus mampu meyakinkan anggotanya agar mau berkorban bagi kepentingan partainya.

Mungkinkah Nazaruddin mau berkorban untuk partainya? Di sinilah banyak orang meragukan. Sekarang ini saja ia tidak mau dikorbankan sendirian. Ia menyerang rekan-rekannya di dalam partai yang dinilai melakukan pelanggaran terhadap etika partai.

Nazaruddin sepertinya tahu banyak akan “borok-borok” yang ada di dalam Partai Demokrat. Inilah yang dianggap banyak orang sebagai dilema bagi partai itu. Kepergian Nazaruddin ke Singapura di satu sisi menguntungkan karena bisa “menyelamatkan” partai dari malapetaka lebih besar.

Namun kita berpendapat, lebih baik bagi Partai Demokrat untuk bisa mengembalikan Nazaruddin ke Indonesia. Persepsi yang muncul dengan tidak kembalinya mantan bendahara umum itu ke Indonesia, akan jauh lebih merugikan Partai Demokrat daripada Nazaruddin datang untuk mempertanggungjawabkan tindakannya.

Apa yang dialami Partai Demokrat dengan Nazaruddin mengingatkan kita akan apa yang pernah dialami Partai Demokrat Liberal Jepang dengan tokoh mudanya, Takafumi Horie. Pemilik kelompok usaha Livedoor itu pernah disebut-sebut sebagai model baru pengusaha Jepang, yang bisa cepat sukses melejit dalam berbisnis. Tidak seperti pemilik Toyota, Honda, atau Panasonic, Horie yang memulai bisnis komputer pada tahun 1995, hanya membutuhkan beberapa tahun saja untuk membangun kerajaan bisnisnya.

Horei bahkan sempat dijagokan Perdana Menteri Junichiro Koizumi sebagai model kader LDP untuk masa sekarang. Koizumi berpendapat bahwa Jepang pasti akan semakin bisa mengukuhkan kebesarannya apabila dipimpin tokoh muda seperti Horei.
Namun tradisi lama Jepang ternyata lebih benar. Bahwa tidak pernah ada kata instan dalam meraih kesuksesan. Keberhasilan membangun korporasi hanya akan bisa dicapai dengan kerja keras dan itu terutama ditentukan oleh kemampuan untuk menghasilkan produk.

Horie memang menggunakan jalur yang berbeda dengan pengusaha-pengusaha Jepang yang lama. Ia meraih kekayaan melalui rekayasa di pasar modal. Hasil penelusuran yang dilakukan aparat penegak hukum menemukan bahwa Horie melakukan kecurangan untuk meraih keuntungan dalam bermain saham.
Penegak hukum bukan hanya menyita semua kekayaan Horie yang diperoleh secara tidak halal untuk negara. Sejak tahun 2006, pengusaha muda itu harus mendekam dalam penjara akibat kejahatan bisnis yang ia lakukan.

Apakah nasib Nazaruddin akan seperti Horie? Melejit begitu cepat untuk menjadi seorang pengusaha yang sukses dan pengurus teras dari partai yang berkuasa, namun dengan cepat pula terpuruk? Waktulah yang kelak akan bisa menjawabnya.

HASIL DISKUSI

a). Tidak setuju

b). Kami tidak setuju karena menurut kami, Nazzarudin seharusnya mempertanggung jawabkan akan apa yang telah ia lakukan. Apalagi ia termasuk dari anggota partai Demokrat yang memenagkan pemilu kemarin. Perbuatan seperti itu justru akan mencoreng citra partai Demokrat yang diknal sebagai partai “anti korupsi”.

c). Solusi : Seharunya Badan Penegak Hukum Indonsia lebih sigap dan tegas dalam menyelesaikan kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh orang-orang “besar” sehingga hukum-hukum di Indonsia tidak hanya berlaku untuk rakyat-rakyat kecil dengan tanpa toleransi tetapi terhadap orang-orang yang memiliki kekuasaan dan kekuatan materi juga perlu ditegaskan.

Hasil Diskusi: Wiwit, dkk (Kelas XI IPA 1 SMA PUSAKA 1 Jakarta)

Pos ini dipublikasikan di Tak Berkategori. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s